infokomnews.com – Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa kembali dituntut mundur oleh kadernya yang tergabung dalam Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP.

Kali ini, Jumat (9/8/2022), Suharso dituntut mundur karena dinilai menghina dan merendahkan martabat ulama saat pembekalan antikorupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Tuntutan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPP PPP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Massa yang didukung elemen dari Forum Santri Menggugat itu tiba di lokasi aksi sekitar pukul 14:00 WIB dengan membawa bendera PPP, dan membentangkan spanduk serta poster yang berisi beragam kecaman terhadap Suharso atas pernyataannya, hingga menuntutnya untuk mundur.

Aksi massa berjumlah hampir 100 orang itu direspon pengurus DPP PPP dengan tetap menutup pintu gerbang dan memutar shalawatan dengan suara sangat keras ketika tokoh-tokoh FKPP PPP mulai berorasi, seolah ingin menenggelamkan suaranya.

Namun, alih-alih berhenti berorasi, para orator tetap menyampaikan aspirasinya dengan mikrophone dari atas mobil kamando, sehingga bisa dibayangkan betapa berisiknya ketika suara shalawatan dan orasi beradu dengan suara yang sangat keras.

Sementara di sisi lain, polisi mengawal aksi ini demi menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kemacetan di ruas jalan dari arah Salemba menuju Jalan Imam Bonjol, karena massa aksi memakan sebagian badan jalan di depan kantor DPP PPP.

Menurut Muchbari, korlap FKPP yang juga merupakan alumni Pesantren Tebuireng Jombang, Suharso sudah tidak layak lagi memimpin partai Islam, karena perilakunya yang menistakan dan merendahkan martabat ulama, jauh dari perilaku pemimpin sebuah partai Islam.

“Kami sangat mengecam ucapan Suharso Monoarfa yang sangat menyakiti perasaan kami sebagai santri karena telah merendahkan marwah kyai-kyai pesantren. Sebagai santri adalah wajib hukumnya untuk membela kehormatan para kyai kami” katanya.

Muchbari menegaskan, selama memimpin PPP, makin banyak ulah Suharso yang sudah tidak bisa ditolerir. Ia pun membeberkan ulah Suharso yang dimaksud, yakni melanggar AD/ART partai, terindikasi korupsi gratifikasi, pelanggaran etika dan asusila, menghilangkan identitas PPP sebagai partai Islam, dan terakhir menistakan para kyai pesantren dengan istilah “kyai amplop”.

“Sudah tidak ada lagi alasan untuk tetap mempertahankan Suharso sebagai ketua umum PPP,” tegas Muchbari.

Hal senada disampaikan ketua FKPP PPP, Syaiful Dasuki yang juga merupakan ketua PP Gerakan Pemuda Ansor, organisasi sayap terbesar NU.

“Hari ini para kyai dan santri di seluruh Indonesia marah besar terhadap ucapan Suharso Monoarfa yang telah melecehkan para kyai pesantren. Ini pasti berdampak pada citra PPP di mata umat Islam terutama di kalangan Nahdliyin. Kami khawatir bila 2019 lalu PPP dihukum oleh kalangan Islam populis, di 2024 PPP malah dihukum oleh kelompok Islam tradisional dan pesantren,” katanya.

Ia mengingatkan Suharso kalau ulama merupakan salah satu elemen pendiri PPP, sehingga harus dihormati, dan dia menyesalkan karena sampai hari ini secara pribadi Suharso tidak pernah meminta maaf secara terbuka kepada para kyai, karena permintaan maafnya hanya diwakili oleh pengurus DPP PPP.

“Arogansi Suharso tak kunjung reda walau sudah nyata-nyata menyakiti perasaan para ulama dan kyai yang turut mendirikan dan membesarkan PPP. Daripada PPP yang semakin hancur, lebih baik Suharso yang mundur sebagai ketua umum PPP” tegas Syaiful.

Untuk diketahui, dalam sambutannya yang menghebohkan di acara KPK tersebut, Suharso mengaku kalau dia pernah sowan ke tokoh agama atau kyai yang tak ingin dia sebutkan namanya.

Saat pulang dari kediaman kyai tersebut, kata Suharso, dia disinggung soal barang yang tertinggal. Suharso mengaku bingung dengan sindiran halus tersebut dan setalah meminta penjelasan, dia pun paham bahwa dia diminta untuk menitipkan amplop apabila sowan dengan kyai.

Atas kejadian tersebut, Suharso mengaku menyayangkan pada adanya kebiasaan menerima amplop yang dilakukan kyai. (rhm)