infokomnews.com - Muhaimin Iskandar melontarkan kritik tentang pelaksanaan haji 2024, dimana kritik tersebut patut dipertanyakan, karena terdengar sekadar asbun (asal bunyi) tanpa memahami konteks dan kondisi sebenarnya. 

Kritiknya terhadap kelebihan kapasitas tenda jamaah haji dan impor penggunaan bahan dasar konsumsi sama sekali tidak menggambarkan gambaran penuh dari kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji.

Terkait tenda jamaah yang diklaim "over capacity". Kementerian Agama melakukan perencanaan matang setiap tahun untuk menanggulangi lonjakan tak terduga dalam jumlah jamaah. 

Secara prinsip, luas Mina hanya 7,82 km², dengan 39 persen terdiri dari pegunungan curam. Sehingga, hanya sekitar 61 persen atau sekitar 4,8 km² yang bisa digunakan sebagai ruang mabit. Namun, setelah dikurangi untuk fasilitas jalan, trotoar, dan infrastruktur umum lainnya, tersisa hanya sekitar 2,2 km² untuk lahan mabit bagi jemaah haji.

Sementara itu, jumlah jemaah haji yang mabit di Mina melebihi 2 juta, belum termasuk petugas yang bertugas seperti tukang masak, petugas kebersihan, keamanan, dan lain-lain.

Dengan kondisi tenda di Mina yang sering overload, dan dengan rata-rata jemaah haji menempati ruang kurang dari 1 meter persegi, tidak mengherankan jika ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh jemaah haji di sana.

Secara esensial, mengamati Mina memerlukan ketajaman pengamatan, pemikiran terbuka, dan sikap lapang dada. Seorang Muslim yang telah menunaikan haji biasanya memilih untuk melakukan tanazul dengan mengajukan izin untuk tidak menempati tenda di Mina.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya maksimal untuk menghadapi situasi ini dengan solusi yang tepat dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan jamaah.

Lalu, soal bahan dasar konsumsi yang diimpor dari Thailand. Apakah Muhaimin Iskandar mengerti bahwa keputusan ini mungkin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitas, ketersediaan, atau bahkan persyaratan sanitasi yang ketat? 

Perkara ini bukan sekadar pilihan acak, melainkan keputusan yang didasarkan pada keselamatan dan kesehatan ribuan jamaah yang bertanggung jawab.

Adapun perihal kemampuan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Kritik Muhaimin tentang ketidakmampuan Kementerian Agama untuk bernegosiasi dengan baik, sekali lagi hanyalah tuduhan tanpa bukti. 

Negosiasi internasional melibatkan kompleksitas yang luar biasa, termasuk kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan jamaah.

Muhaimin Iskandar, sekali lagi, seharusnya lebih berhati-hati ketika melontarkan kritik. Karena rata-rata kritik yang dilontarkan tak berdasar pada fakta yang jelas serta pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas penyelenggaraan haji. 

Apa yang dikatakan oleh Ketum PKB itu tanpa dasar yang kuat, dan hanya akan membingungkan masyarakat serta merusak upaya yang sungguh-sungguh dilakukan pemerintah untuk memastikan setiap aspek dari kelancaran ibadah haji yang aman bagi semua jamaah.